Tuesday, March 10, 2015

Puspijak Melakukan Kunjungan Lapangan ke Lombok untuk Studi Skema Plan Vivo dan PES dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan REDD+

Kunjungan lapangan telah dilaksanakan oleh Manager ITTO Dr. Hwan Ok Ma dan Project Coordinator ITTO 519/08 ke Lombok untuk mempelajari skema plan vivo untuk kegiatan REDD+ dan pembayaran jasa lingkungan (Payments for Ecosystem Services) di wilayah Lombok. Kunjungan lapangan dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober 2014.
Diskusi dilaksanakan di kantor Flora Fauna Indonesia (FFI), Lombok guna membahas skema plan vivo untuk kegiatan HKm di Desa Aik Bual Lombok Barat. Kunjungan lapangan ke lokasi Aik Bual juga dilaksanakan utnuk melihat kondisi vegetasi, masyarakat dan rencana kegiatan pembangunan agroforestry di wilayah HKm
Ide proyek telah disusun dan telah disampaikan ke plan vivo pãda bulan Desember 2013, dengan judul “Community-Based Agroforestry for Upper Watershed Rehabilitation, Lombok, Indonesia“
Kelompok sasarannya adalah masyarakat sekitar hutan yang dekat dengan hulu DAS di Taman Nasional Gunung Rinjani, yang telah atau sedang dalam proses pengelolaan HKm yang baik. Proyek kelompok sasaran percontohan adalah 134 rumah tangga dari desa Aik Bual yang saat ini mengelola kawasan hutan seluas 100 ha di lokasi proyek.
Proyek ini mempromosikan pendekatan berbasis ekosistem untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Tujuan proyek ini adalah untuk:
1.    Merehabilitasi hulu DAS dengan meningkatkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dengan : (a) Meningkatkan sistem agroforestri berbasis masyarakat di hutan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, dan (b) Meningkatkan perlindungan hutan alam di dalam dan sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani
  1. Mengembangkan mata pencaharian terkait dengan pemanfaatan produk agroforestri
  2. Memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan konservasi, dengan  menetapkan kelembagaan dan pengelolaan yang tepat
  3. Menyediakan model percontohan untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat di hulu DAS Pulau Lombok.
Fokus utama kegiatan untuk menghasilkan rencana umum sertifikasi vivo yang akan meningkatkan praktek agroforestri masyarakat di lahan hutan terdegradasi yang berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani.
Survei vegetasi partisipatif, dengan masyarakat dari Aik Bual, telah dilakukan untuk memperkirakan stok karbon yang ada di wilayah proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stok karbon terendah diperkirakan di wilayah proyek adalah 45,94 ton CO2e/ha dan tertinggi 214,95 ton CO2e/ha. Skenario terendah menunjukkan bahwa kerapatan pohon yang ada rata-rata 110 pohon/ha, dengan cadangan karbon 77,63+2,08 ton C./ha/tahun dan peningkatan karbon adalah 5.38 ton C/ha/tahun
Skema plan vivo yang sedang dilaksanakan di Aik Bual Lombok diharapkan dapat menghasilkan insentif peningkatan stok karbon yang dapat dinikmati oleh petani. Meskipun demikian, sampai saat ini, skema insentif ini masih dianggap bonus, tujuan utama adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap lahan melalui penanaman MPTS yang hasilnya dapat menambah penghasilan masyarakat.
Diskusi dan kunjungan lapangan mengenai PES telah dilaksanakan di kantor WWF Lombok dan lokasi Desa Sesaot di Lombok Barat.
Perkembangan skema PES telah menghasilkan Perda di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah yang diinisiasi oleh WWF.  Di Lombok Barat, skema PES telah diterapkan dengan menambahkan dana PES sebesar Rp.1.000,- untuk setiap rekening air yang dibayarkan ke PDAM.  Hasil dana PES ini telah didistribusikan kepada masyarakat di wilayah hulu untuk memperkuat kegiatan konservasi dan sebagai insentif kepada masyarakat.  Besaran dana PES ini akan terus dikaji dan diperbaharui sesuai kesepakatan.
Kegiatan yang memerlukan proses tindak lanjut adalah proses pemberian ijin skema Hkm di wilayah Desa Sesaot. Sampai saat ini KPHL Rinjani Barat telah terbentuk setelah sebelumnya sebagian lokasi di kawasan Rinjani Barat ditunjuk sebagai Taman Hutan Raya (kawasan konservasi).  Dengan terbentuknya KPHL Rinjani Barat diharapkan proses keluarnya ijin HKm dapat lebih mudah guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan berjalannya skema PES untuk kelestarian kawasan.

No comments:

Post a Comment